Sunday, 9 August 2015

Benarkah Pasal Penghinaan Presiden Membunuh Demokrasi ?

Sungguh sangat rumit jika harus membicarakan Negeri ini, apalagi terkait hukumnya yang dapat membuat kita mengkerutkan dahi. Sebut saja yang sedang tenar saat ini terkait rencana Presiden Jokowi yang ingin mengaktifkan kembali pasal penghinaan presiden. Tentunya pro kontra pun langsung menyambut dengan manis rencana pemerintah tersebut. Sebuah dilema muncul ditengah masyrakat dan para pemegang kekuasaan yang entah apa ujungnya nanti.
Bagi mereka yang pro berpendapat bahwa pasal ini akan membantu membangun etika dalam mengkritik pemerintah, salah satu pengamat politik bapak Yulianto mengatakan bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang asal bicara dalam memberikan krtik hingga menghina menggunakan kata-kata kasar, dengan aktignya pasal ini tentu akan membantu meningkatkan etika dalam berdemokrasi ujarnya. 
Sedangkan bagi mereka yang kontra akan rencana ini menolak dengan keras bahwa pasal ini akan membunuh kebebasan demokrasi dan mematikan hak-hak rakyat untuk memberikan kritik yang membangun untuk pemerintah ditambah lagi dengan adanya pasal ini muncul ketakutan yang luar biasa dari para penolaknya bahwa pasal ini akan digunakan untuk mengkriminalisasi beberapa oknum yang tidak satu hati dengan pemerintah.
lalu bagaimanakah menyikapi perdebatan terkait hal ini ? 
Walaupun saya bukanlah seorang ahli hukum yang sering bergelut dengan rumitnya aturan yang ada di tanah pertiwi ini, namun saya punya ulasan singkat terkait hal ini.
demokrasi memang adalah hak semua orang, tentunya kita tidak ingin adanya kemunduran dalam demokrasi dalam bentuk pengekangan terhadap hak- hak berbicara. Yang menjadi pertanyaan besar dan harus kita jawab bersama benarkah pasal penghinaan presiden ini adalah salah satu bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Untuk menjawab hal tersebut kita bijaknya harus mengamati isi pasal 262 yang terdapat di RUU tersebut. saya tidak akan menulis ulang pasal tersebut disini akan tetapi yang jelas garis besar dari pasal tersebut yang perlu kita tekankan adalah bagi siapa yang menghina. Kita harus mengartikan dengan bijak kata menghina. Apakah perbedaan menghina dan mengkritik, Saya rasa ada cukup perbedaan yang jelas tersebut dan agar pasal ini tidak ambigu seharusnya dengan jelas maksud dari menghina harus dijelaskan dalam pasal tersebut agar tidak terjadi salah tafsir jika harus diaktifkan. Lalu apakah jika diaktifkan dengan segala bentuk perubahan dan kejelasan butir-butir yang terdapat tersebut akan membuat demokrasi di Negara ini mengalami penurunan kualitas. Kita perlu menelaah lagi terkait kualitas demokrasi kita dimana setiap orang bebas berbicara bahkan mungkin terlalu bebas sehingga tidak memandang norma dan etika-etika dalam berbicara hingga mungkin saja dapat membunuh sopan santun Budaya Timur yang selalu diturunkan oleh nenek moyang kita. Seharusnya hal tersebut juga perlu digaris bawahi sebagai penurunan demokrasi.
Bagaimanapun pasal penghinaan presiden tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, Kita perlu mengkajinya lebih dalam lagi dengan memperhatikan aspek-aspek norma dan moral dalam berdemokrasi, memberikan saran ataupun kritik haruslah berbobot dengan kata-kata sopan dan membangun bukan menghina yang menunjukkan betapa rendahnya cara kita berdemokrasi.

No comments:

Post a Comment